Beranda » Wilayah » Sumatera Barat » Kabupaten Lima Puluh Kota
Sumatera Barat • Standar Permendagri No. 18 Tahun 2018

Aplikasi Digitalisasi Administrasi RT & RW di Kabupaten Lima Puluh Kota

Mendukung percepatan transformasi digital tata kelola lingkungan di 13 kecamatan beserta seluruh desa dan kelurahan di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota. SistemRT membantu pengurus RT/RW beralih dari pencatatan buku manual menuju sistem kependudukan dan kas warga yang akuntabel.

Mulai Trial Gratis 14 Hari Coba Live Demo

Cakupan Pengurus RT, RW, Desa & Kelurahan di Kabupaten Lima Puluh Kota

Siap digunakan oleh perumahan, klaster, paguyuban warga, hingga koordinasi RW di seluruh kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota, antara lain:

Kec. Suliki Kec. Guguak Kec. Payakumbuh Kec. Luak Kec. Harau Kec. Pangkalan Koto Baru Kec. Kapur IX Kec. Gunuang Omeh Kec. Lareh Sago Halaban Kec. Situjuah Limo Nagari

Bagaimana Perbandingan Pencatatan Manual vs Digitalisasi SistemRT di Kabupaten Lima Puluh Kota?

Aspek Pengelolaan RW / Desa / Kelurahan Pencatatan Buku Manual Digitalisasi SistemRT
Buku Induk Penduduk (BIP) & Mutasi Rentan rusak, sulit mencari data warga pindah datang, rekap memakan waktu. Buku Induk Penduduk (BIP) & Buku Mutasi Penduduk terstruktur per rumah/KK dan mudah diekspor.
Surat Pengantar Kependudukan Warga harus antre formulir kertas untuk KTP, KK, SKTM, dan Domisili. Pengajuan online & cetak Surat Pengantar Kependudukan (KTP, KK, SKTM, Domisili, Pindah Datang) dengan verifikasi QR.
Transparansi Kas & Musyawarah Warga Rekap kwitansi iuran sering tercecer menjelang rapat LPJ pengurus. Tercatat rapi dengan Audit Trail Transaksi Kas dan siap menjadi bahan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengurus saat Musyawarah Warga.
Perlindungan Data Pribadi Warga Dokumen fotokopi KK/KTP rawan tersebar tanpa kontrol akses. Mematuhi prinsip UU PDP No. 27 Tahun 2022 lewat Isolasi Database Multi-Tenant dan Data Masking NIK & Nomor KK.

Standar Regulasi & Keamanan Tata Kelola Data di Kabupaten Lima Puluh Kota

Permendagri Nomor 18 Tahun 2018

Mendukung tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (RT/RW) dalam pendataan warga dan pelayanan masyarakat yang tertib.

UU PDP No. 27 Tahun 2022

Setiap lingkungan mendapatkan Isolasi Database Multi-Tenant serta Data Masking NIK & Nomor KK agar privasi warga tetap terjaga.

Tanpa Batasan Warga

Tersedia paket Tahunan maupun One Time dengan kapasitas anggota keluarga dan rumah tanpa batas.