Beranda » Wilayah » Sumatera Barat » Kabupaten Padang Pariaman
Sumatera Barat • Standar Permendagri No. 18 Tahun 2018

Aplikasi Digitalisasi Administrasi RT & RW di Kabupaten Padang Pariaman

Mendukung percepatan transformasi digital tata kelola lingkungan di 17 kecamatan beserta seluruh desa dan kelurahan di wilayah Kabupaten Padang Pariaman. SistemRT membantu pengurus RT/RW beralih dari pencatatan buku manual menuju sistem kependudukan dan kas warga yang akuntabel.

Mulai Trial Gratis 14 Hari Coba Live Demo

Cakupan Pengurus RT, RW, Desa & Kelurahan di Kabupaten Padang Pariaman

Siap digunakan oleh perumahan, klaster, paguyuban warga, hingga koordinasi RW di seluruh kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman, antara lain:

Kec. Lubuak Aluang Kec. Batang Anai Kec. Nan Sabaris Kec. 2 x 11 Anam Lingkuang Kec. VII Koto Kec. V Koto Kec. Sungai Garinggiang Kec. Sungai Limau Kec. IV Koto Aua Malintang Kec. Ulakan Tapakih

Bagaimana Perbandingan Pencatatan Manual vs Digitalisasi SistemRT di Kabupaten Padang Pariaman?

Aspek Pengelolaan RW / Desa / Kelurahan Pencatatan Buku Manual Digitalisasi SistemRT
Buku Induk Penduduk (BIP) & Mutasi Rentan rusak, sulit mencari data warga pindah datang, rekap memakan waktu. Buku Induk Penduduk (BIP) & Buku Mutasi Penduduk terstruktur per rumah/KK dan mudah diekspor.
Surat Pengantar Kependudukan Warga harus antre formulir kertas untuk KTP, KK, SKTM, dan Domisili. Pengajuan online & cetak Surat Pengantar Kependudukan (KTP, KK, SKTM, Domisili, Pindah Datang) dengan verifikasi QR.
Transparansi Kas & Musyawarah Warga Rekap kwitansi iuran sering tercecer menjelang rapat LPJ pengurus. Tercatat rapi dengan Audit Trail Transaksi Kas dan siap menjadi bahan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengurus saat Musyawarah Warga.
Perlindungan Data Pribadi Warga Dokumen fotokopi KK/KTP rawan tersebar tanpa kontrol akses. Mematuhi prinsip UU PDP No. 27 Tahun 2022 lewat Isolasi Database Multi-Tenant dan Data Masking NIK & Nomor KK.

Standar Regulasi & Keamanan Tata Kelola Data di Kabupaten Padang Pariaman

Permendagri Nomor 18 Tahun 2018

Mendukung tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (RT/RW) dalam pendataan warga dan pelayanan masyarakat yang tertib.

UU PDP No. 27 Tahun 2022

Setiap lingkungan mendapatkan Isolasi Database Multi-Tenant serta Data Masking NIK & Nomor KK agar privasi warga tetap terjaga.

Tanpa Batasan Warga

Tersedia paket Tahunan maupun One Time dengan kapasitas anggota keluarga dan rumah tanpa batas.